Reporter : Culing
Jawa Barat | Gerbang Indonesia News – Anggota Legislatif Komisi 1 DPRD Provensi Jawa Barat pertanyakan politik anggaran.
Pada saat rapat tersebut Anggota Legislatif Komisi 1 dari Provensi Jawa Barat mewakili Gubernur untuk mengusung dan mendorong DOB Jawa Barat salah satunya Bogor Timur.
Namun saat hasil rapat beliau menyayangkan dengan adanya ketidakadilan pemerintah pusat terhadap DOB Jawa Barat khususnya Bogor Timur.
Pasalnya sedikitnya jumlah kouta Kabupaten berpengaruh dengan dana lokasi umum yang ada Jawa barat atau (DHK) juga Dana Bagi hasil Pemerintah Pusat.
Penjelasan ini disampaikan oleh Ketua Presidium Bogor Timur Hafis Rana mengatakan,” Komisi 1 dari DPRD Provensi Jawa Barat Bapak H.Ruhyat Nugraha mengadakan rapat dengan kesektariatan Wakil Presiden pada 28 November 2022 ,untuk mendorong pengusungan DOB yang ada Di Jawa Barat tepatnya wilayah Bogor Timur,”Kata Hafis
Kemudian, Anggota Legislatif Komisi 1 DPRD provinsi Jawa Barat mempertanyakan dengan ketidakadilan adanya politik anggaran yang tidak digelontorkan kepada Kabupaten Bogor umumnya Provensi jawabarat .
Lebih lanjut ,Sedikitnya jumlah kouta Kabupaten yang ada di Jawa Barat, berpengaruh dengan dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Dan kami sangat menyayangkan,selanjutnya kami juga akan mengusulkan agar adanya keadilan politik anggaran agar pemerintah pusat tidak Zolim.
Dan saya meminta kepada pemerintah untuk merealisasikan usulan pemekaran Bogor Timur agar menjadi daerah otonomi baru.
Untuk itu kami mengharapkan Presidium Bogor Timur tetap kompak menjadi legasi,terus mengawal usulan pemekaran Bogor Timur,tutup Hafiz saat di mintai keterangan.(Culing)
